WABUP BOGOR BUKA SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF

SRBN, Kabupaten Bogor -Bawaslu Jawa Barat, menggelar kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di setiap kabupaten dan kota. SKPP dilaksanakan secara bertahap dimasing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Bogor berkesempatan membuka kegiatan tersebut yang diikuti 90 peserta dari 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor bertempat di new karwika hotel &  resort, Cisarua pada Senin (25/11).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan dirasa penting untuk diadakannya kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2019 guna menyiapkan kader yang siap untuk terlibat dalam pesta demokrasi yang akan datang.

"Kegiatan ini pun menjadi wadah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan semua elemen dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan untuk bersam-sama melaksanakan pengawasan partisipatif untuk mencegah dugaan potensi pelanggaraan pada setiap tahapan," ujarnya.

Iwan juga menambahkan hal ini merupakan upaya perbaikan pengawasan pemilu tentu harus mendapatkan dukungan baik oleh penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan DKPP), peserta pemilu dan masyarakat.

"Saat ini salah satu fokus bawaslu terkait pengawasan pemilu adalah tertuju pada perlibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas pemilu partisipatif," katanya.

Wakil Bupati Bogor juga berharap Bawaslu Kabupaten Bogor berkomitmen melakukan pendidikan sekolah kader pemilu kepada masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Bogor dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan.

Sementara itu, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, mengatakan perintisan sekolah kader pengawasan ini memiliki 2 pesan penting. Pertama, spektrum rakyat adalah peran penting dalam pemilu. Kedua, SKPP menjadi ajang konsolidasi dalam menata pemilu partisipatif.

"Bawaslu hadir sebagai institusi harus menghadirkan visi jujur, adil, dan berintegrtas. Realitasnya, harus kita akui masih ada peserta pemilu yang melakukan keterpilihan bahkan dengan cara yang tidak prosedural seperti politik uang dan Bawaslu tidak berdiri sendiri. Kedua, sekolah kader ini antitesa dari politik transaksional tadi dan kita harus menyusun konsolidasi yang terstruktur, siatematis, dan massif. Kategorinya, masyarakat sadar & berani melaporkan pelanggaran," papar Abdullah. ( * ).