PROYEK PEMKOT BOGOR DI DUGA DI MONOPOLI

Suara Rakyat Bogor News, Kota Bogor – Forum Masyarakat Jasa Kontruksi (FMJK) menuntut keadilan bagi para pengusaha lokal yang bernaung dibawah asosiasi yang berada di Kota Bogor. Hal itu disampaikan FMJK dalam audensi dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Balai Kota Bogor, Jumat (10/5/2019).

H.Muamar Torik Ketua Umum FMJK menyampaikan bahwa sudah tiga sampai empat tahun ini mereka merasa tidak ada keadilan. Karena diduga adanya semacam monopoli proyek APBD yang ada di setiap instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, terutama pekerjaan yang bentuknya penunjukan langsung (PL).

“Adanya dugaan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat ini, bertentangan dengan UU No.  5 Tahun 1999. Dimana berakibat ada pengusaha dan pelaksana yang tidak mendapatkan pekerjaan atau proyek,” katanya.

FMJK juga meminta Pemkot Bogor untuk membersihkan oknum-oknum dinas atau pihak-pihak lain yang bermain di proyek. Karena selama ini mereka yang memiliki perusahaan dan membayar pajak dikesampingkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar banyak masukan sebelum dirinya dilantik. Dedie berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini.

“Akan segera kami proses, hanya diperlukan waktu untuk memperbaiki semuanya,” ujar Dedie.

Thoriq Nasution pengamat kontruksi yang mendampingi teman-teman pengusaha dalam audensi tersebut mengatakan, sebelumnya Wakil Wali Kota sudah ada audensi dengan Satgas Kadin, Gapensi, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

“Respon Wakil Wali Kota dalam menerima aduan ini cukup baik. Harapan teman-teman semua semoga ini bukan hanya retorika. Saya merasa optimis, karena kita tahu latar belakang Dedie. Beliau pun berjanji bahwa tidak ada satu orang pun yang dekat dia termasuk keluarganya yang bermain di proyek,” ungkapnya.

Thoriq menambahkan, kualitas pekerjaan yang ada di Kota Bogor selama ini, semua dibawah standard. Karena anggaran yang terserap hanya 50-60 persen dan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemborong.

“Jadi pemborong itu, saya katakan secara terang-terangan di depan Wakil Wali Kota, semacam sapi perah. Proyeknya saja beli, belum gangguan-gangguan dilapangan, komisi kesana sekian, pengawas sekian, administrasi sekian. Sehingga kualitas pekerjaan berkurang. Itulah, perlu adanya pembenahan dari hulu sampai ke bawah. Ini sudah kronis,” tegasnya.

Ketika ditanya siapa sebenarnya pelaku dugaan monopoli itu, Thoriq menjelaskan sebetul mudah sekali dilacak. Kebetulan Wakil Wali Kota juga sudah tahu siapa. Namun tidak perlu kita sebutkan namanya.

“Termasuk beberapa institusi ikut bermain disini, tentunya menggunakan pihak ketiga yakni pengusaha juga. Ini yang kita minta benahi, supaya tidak terulang seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Thoriq yang juga Ketua Forum Pemerhati Jasa Kontruksi (FPJK) itu. ( Agil )